EWF | Distribusi Mesin Pelinting Rokok Akan Dibatasi
Kementerian Perindustrian akan menerbitkan aturan untuk membatasi jual beli alat dan bahan baku rokok untuk menekan peredaran rokok ilegal.
EWF | Peredaran Rokok Ilegal Ancam Nasib Pekerja Industri Tembakau
Poduk rokok ilegal memiliki risiko yang lebih tinggi.
EWF | Mengintip Untung Rugi Aturan Kemasan Rokok Polos
Rencana aturan kemasan seragam untuk rokok dan vape terus digodok Kemenkes. Di sisi lain, kebijakan ini dibayangi potensi dampak ekonomi.
EWF | Penyelundupan 8,26 Juta Batang Rokok Ilegal Terbongkar, Begini Modusnya
Penyelundupan 8,26 juta batang rokok ilegal atau tanpa pita cukai berhasil digagalkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.
EWF | 8,2 Juta Batang Rokok Ilegal Diselundupkan Pakai Pakan Ternak
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengungkap modus pengiriman jutaan batang rokok ilegal tanpa cukai.
EWF | Bea Cukai Gagalkan Peredaran 8,2 Juta Batang Rokok Ilegal
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menggagalkan peredaran 8,26 juta batang rokok ilegal tanpa pita cukai.
EWF | Bongkar Kinerja Emiten Rokok RI: HMSP, GGRM dan WIIM Mana Paling Ngebul?
Kinerja keuangan emiten tembakau Q1 2026 menunjukkan pertumbuhan laba bersih meski di tengah tantangan ekonomi global. Penurunan omzet berlanjut.
EWF | Purbaya Pastikan Tak Naikkan Cukai Rokok Sampai 2027
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tarif Cukai Hasil Tembakau tetap hingga 2027. Fokus pada digitalisasi pengawasan dan penanganan rokok ilegal.
EWF | Purbaya Pastikan Tarif Cukai Rokok 2027 tidak Naik
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tak berniat mengubah tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada 2027. Artinya, tarif cukai rokok tidak mengalami kenaikan maupun...
EWF | Aturan Baru Pajak Rokok, 37,5% Penerimaan Daerah Wajib untuk BPJS Kesehatan
Kementerian Keuangan menerbitkan aturan baru pajak rokok. Sebanyak 37,5% penerimaan daerah wajib dialokasikan untuk dukungan BPJS Kesehatan.