EWF | Utang Pinjol Warga RI Tembus Rp100 T per Februari 2026
OJK mencatat outstanding atau utang pinjaman online (pinjol) tumbuh 25,57 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp100,69 triliun per Februari 2026.
EWF | OJK Tanggapi Putusan KPPU soal Kartel Bunga Pinjol
OJK mendorong industri pinjol melanjutkan penguatan tata kelola setelah KPPU memutuskan 97 anggota asosiasi pindar.
EWF | KPPU Denda 97 Perusahaan Pinjol Rp755 M di Kasus Kartel Suku Bunga
KPPU menghukum 97 perusahaan pinjol denda Rp755 miliar di kasus kartel suku bunga, juga memberi rekomendasi ke OJK agar mengoptimalkan fungsi pengawasan.
EWF | Moratorium Pinjol Masih Lanjut, OJK Tak Buka Izin Buat Perusahaan Baru Tahun Ini
OJK melanjutkan moratorium pinjaman online (pinjol) di 2026.
EWF | KPPU Bacakan Putusan Kasus Pinjol Pekan Ini
KPPU akan membacakan putusan terkait pinjaman online pada 26 Maret 2026. Proses pemeriksaan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian untuk memastikan keadilan.
EQUITYWORLD SSC : Perusahaan Pinjol Bisa Didenda Rp 15 M jika Langgar Prosedur
Pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) yang terbukti membiarkan praktik penagihan yang melanggar regulasi bisa didenda.
EQUITYWORLD SSC : Tips Jitu Hindari Jebakan Pinjol dan Paylater Jelang Lebaran
Kemudahan akses pinjaman digital untuk masyarakat justru menyimpan risiko apabila tanpa perencanaan keuangan yang matang.
EQUITYWORLD SSC : OJK Ungkap Utang Pinjol Masyarakat Indonesia Naik 25 Persen, Tembus Rp98,54 Triliun
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan utang pinjaman online (pinjol) atau pembiayaan financial technology peer to peer (P2P) lending masyarakat Indonesia pada Januari 2026 mencapai Rp98,54 triliun. Angka...
EQUITYWORLD SSC : OJK Terima 9.323 Aduan, 953 Pinjol dan Investasi Ilegal Ditutup
OJK mengatakan laporan tersebut menjadi perhatian OJK dalam memperkuat perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
EQUITYWORLD SSC : OJK Hentikan 951 Pinjol Ilegal, IASC Blokir Dana Korban Rp 566,1 Miliar
OJK telah menemukan dan menghentikan 951 pinjaman online ilegal serta dua penawaran investasi ilegal.