EWF | Tembus Rp100 Triliun, Utang Pinjol Masyarakat Indonesia Melonjak 25 Persen
OJK mencatat utang pinjol masyarakat Indonesia mencapai Rp100,69 triliun pada Februari 2026. Simak data lengkap TWP90, pembiayaan gadai, hingga dampak konflik global.
EWF | Utang Pinjol Warga RI Lebih dari Rp 100 Triliun di Februari 2026
OJK mencatat pertumbuhan signifikan pada industri pinjaman daring (pinjol) yang menembus angka Rp100,69 triliun per Februari 2026, naik 25,75% secara tahunan.
EWF | OJK Blokir 953 Pinjol Ilegal per Maret 2026
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan telah memblokir sebanyak 953 pinjaman online (pinjol) ilegal hingga kuartal I 2026 atau Maret tahun ini.
EWF | Utang Pinjol Tembus Rp 100 Triliun, OJK Catat Pertumbuhan 25 Persen
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan utang pinjaman daring (pinjol) atau pembiayaan financial technology peer to peer (P2P) lending masyarakat Indonesia telah menembus angka Rp 100 triliun. Angka...
EWF | Utang Pinjol Warga RI Tembus Rp100 T per Februari 2026
OJK mencatat outstanding atau utang pinjaman online (pinjol) tumbuh 25,57 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp100,69 triliun per Februari 2026.
EWF | OJK Tanggapi Putusan KPPU soal Kartel Bunga Pinjol
OJK mendorong industri pinjol melanjutkan penguatan tata kelola setelah KPPU memutuskan 97 anggota asosiasi pindar.
EWF | KPPU Denda 97 Perusahaan Pinjol Rp755 M di Kasus Kartel Suku Bunga
KPPU menghukum 97 perusahaan pinjol denda Rp755 miliar di kasus kartel suku bunga, juga memberi rekomendasi ke OJK agar mengoptimalkan fungsi pengawasan.
EWF | Moratorium Pinjol Masih Lanjut, OJK Tak Buka Izin Buat Perusahaan Baru Tahun Ini
OJK melanjutkan moratorium pinjaman online (pinjol) di 2026.
EWF | KPPU Bacakan Putusan Kasus Pinjol Pekan Ini
KPPU akan membacakan putusan terkait pinjaman online pada 26 Maret 2026. Proses pemeriksaan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian untuk memastikan keadilan.
EQUITYWORLD SSC : Perusahaan Pinjol Bisa Didenda Rp 15 M jika Langgar Prosedur
Pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) yang terbukti membiarkan praktik penagihan yang melanggar regulasi bisa didenda.