EWF | Airlangga Dorong ASEAN Rampungkan Perjanjian Ekonomi Digital
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri pertemuan ASEAN Economic Community Council Meeting ke-27 yang berlangsung di Cebu, Filipina, pada 6-7 Mei 2026.
EWF | ASEAN Percepat Perjanjian Ekonomi Digital DEFA
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, perjanjian DEFA harus dilaksanakan pada November 2026.
EWF | Perjanjian Dagang dengan AS Dituding Langgar Aturan, Mendag Pasang Badan
Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kesepakatan dagang ART dengan AS tidak melanggar undang-undang.
EWF | Perjanjian Dagang RI-AS, Prabowo Pastikan Kepentingan Nasional Tetap Utama
Presiden Prabowo Subianto memastikan kepentingan nasional tetap prioritas dalam perjanjian dagang RI-AS.
EWF | Malaysia jadi Negara Pertama yang Menyatakan Perjanjian Perdagangan AS Batal
Pemerintah Malaysia menyatakan, perjanjian perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Malaysia telah dinyatakan tidak efektif.
EWF | Malaysia Umumkan Perjanjian Dagang dengan AS Tak Berlaku
Perjanjian dagang antara Malaysia dan AS ditandatangani pada 26 Oktober 2025 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Donald Trump.
EWF | Tarif Dibatalkan, Malaysia Anggap Perjanjian Perdagangan dengan AS tidak Berlaku
Malaysia menyatakan perjanjian perdagangan timbal baliknya dengan Amerika Serikat tidak lagi berlaku setelah putusan Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan tarif resiprokal.
EWF | Perjanjian Dagang RI-AS Berpotensi Timbulkan Retaliasi
Perjanjian dagang resiprokal dengan Amerika Serikat dinilai tidak seimbang karena beban terbesar ditanggung Indonesia
EWF | Keuntungan Indonesia Terbatas di Perjanjian ART dengan AS
Keuntungan Indonesia dari perjanjian dagang resiprokal dengan Amerika Serikat terbatas pada komoditas tertentu. Sedangkan AS lebih terstruktur.
EQUITYWORLD SSC : Perjanjian Dagang AS-Indonesia Digugat ke PTUN Jakarta
Empat organisasi masyarakat sipil mengajukan gugatan terhadap perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia- AS (ART) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.