EWF | Purbaya Ngaku soal Pajak Selat Malaka Konteksnya Bukan Serius
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan ide memungut pajak terhadap jalur pelayaran di Selat Malaka bukan konteks serius
PT. Equityworld Futures Pusat Sahid Sudirman Center Jakarta
PT. Equityworld Futures didukung dengan total karyawan lebih dari 5000 staf di seluruh Indonesia. PT Equityworld Futures telah memiliki 8 kantor cabang yang tersebar di Indonesia
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan ide memungut pajak terhadap jalur pelayaran di Selat Malaka bukan konteks serius
Menteri Keuangan Purbaya menilai wacana pajak kekayaan (orang terkaya) dan PPN jalan tol sudah pernah dikaji pemerintahan sebelumnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal pengenaan pajak jalan tol dan orang kaya, menurutnya kedua pajak itu belum akan diterapkan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Essential Services Reform (IESR) meminta pemerintah meninjau ulang Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 tentang pajak kendaraan bermotor. IESR menilai perubahan...
INDEF mengungkapkan aturan baru kendaraan listrik kena pajak membuat investor waswas untuk menyuntikkan dananya ke ekonomi Indonesia.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berharap perubahan skema pajak untuk mobil listrik (Electric vehicle/EV) dalam regulasi terbaru tidak mengganggu penjualan yang berimbas pada produksi EV nasional. Regulasi yang dimaksud…
Pajak orang super kaya jadi harapan baru menggenjot penerimaan. Namun desain kebijakan, termasuk pengawasan, jadi PR besar agar tak ganggu iklim usaha.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menilai skema baru pajak kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang tidak lagi sepenuhnya dibebaskan merupakan langkah yang adil, meski berpotensi memengaruhi penjualan...
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merespons pengenaan pajak bagi kendaraan listrik.
Kementerian Keuangan akan mengkaji PPN jasa jalan tol dengan kementerian dan lembaga lain sebelum aturan berlaku.