EWF | Rekening 84 Wajib Pajak Diblokir DJP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memblokir rekening 84 Wajib Pajak (WP).
EWF | Purbaya Yakin Pendapatan Pajak dan Cukai Naik Berkat Coretax
Manfaatkan kecerdasan buatan (AI) lewat sistem Coretax, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pede penerimaan negara 2026 bakal meroket.
EWF | Beli Hewan Kurban Kena Pajak Nggak? Ini Kata DJP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan, transaksi jual beli hewan kurban bebas pajak.
EWF | Pemerintah Pangkas Pajak Penulis Jadi 1,5 Persen
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan insentif pajak bagi penulis dengan menurunkan pajak penghasilan (PPh) final menjadi 1,5 persen. Kebijakan itu disiapkan sebagai bagian dari stimulus ekonomi pada semester II tahun...
EWF | Pemerintah Beri Potongan Pajak untuk Penulis
Potongan pajak ini diberikan bersamaan dengan sederet stimulus perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2026.
EWF | Terbaru! RI Kantongi Rp 52 T dari Pajak Kripto hingga Pinjol
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital terkumpul Rp 52,04 triliun hingga 30 April 2026.
EWF | Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp 52 Triliun
Penerimaan pajak ekonomi digital tembus Rp 52,04 triliun per April 2026. PPN dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik jadi penyumbang terbesar.
EWF | Pajak Tembus Rp 646,3 Triliun, Pengguna Coretax Capai 19,2 Juta
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak mencapai Rp 646,3 triliun hingga 30 April 2026. Angka itu tumbuh 16,1 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 556,9 triliun.…
EWF | Purbaya Bantah Tahan Restitusi Pajak, Sudah Keluarkan Rp 160 Triliun
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah pemerintah menahan restitusi pajak demi menjaga penerimaan negara.
EWF | Aturan Baru Pajak Rokok, 37,5% Penerimaan Daerah Wajib untuk BPJS Kesehatan
Kementerian Keuangan menerbitkan aturan baru pajak rokok. Sebanyak 37,5% penerimaan daerah wajib dialokasikan untuk dukungan BPJS Kesehatan.