EWF | Neraca Dagang Surplus USD 2,2 Miliar, Lanjutkan Tren 70 Bulan Beruntun
BPS mencatat neraca dagang Indonesia kumulatif mengalami surplus hingga USD 2,23 miliar pada Januari-Februari 2026.
EWF | Neraca Dagang RI Surplus US$1,27 Miliar pada Februari 2026
BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia surplus US$1,27 miliar pada Februari 2026, lebih tinggi dibandingkan Januari lalu yang surplus US$950 juta.
EWF | Neraca Dagang RI Surplus US$ 1,27 M, Rekor 70 Kali Beruntun
BPS melaporkan neraca perdagangan Indonesia surplus US$ 1,27 miliar pada Februari 2026, mencatat 70 bulan berturut-turut. Surplus didorong oleh sektor nonmigas.
EWF | Perkuat Dagang dengan Jepang, Pemerintah Diminta Maksimalkan Kunjungan Presiden
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dinilai perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat kerja sama perdagangan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Jepang disebut sebagai mitra strategis yang...
EWF | Ekonom Dorong RI Perkuat Hubungan Dagang dengan Jepang
Ia mengatakan hubungan dagang Indonesia dengan Jepang bersifat saling melengkapi.
EWF | Perjanjian Dagang dengan AS Dituding Langgar Aturan, Mendag Pasang Badan
Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kesepakatan dagang ART dengan AS tidak melanggar undang-undang.
EWF | RI Perkuat Kesiapan Hadapi Investigasi Dagang AS Lewat Kolaborasi K/L
Pemerintah Indonesia optimis menghadapi investigasi AS terkait praktik perdagangan. Koordinasi lintas kementerian dilakukan untuk memastikan keselarasan data.
EWF | Perjanjian Dagang RI-AS, Prabowo Pastikan Kepentingan Nasional Tetap Utama
Presiden Prabowo Subianto memastikan kepentingan nasional tetap prioritas dalam perjanjian dagang RI-AS.
EWF | Malaysia Cabut Kesepakatan Dagang dengan AS Usai MA Anulir Tarif Trump
Kesepakatan tidak lagi berlaku setelah MA Amerika Serikat membatalkan sebagian besar kebijakan tarif luas yang sebelumnya diterapkan Trump.
EWF | Malaysia Umumkan Perjanjian Dagang dengan AS Tak Berlaku
Perjanjian dagang antara Malaysia dan AS ditandatangani pada 26 Oktober 2025 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Donald Trump.