Menteri ATR/BPN Sita 27.000 Hektare Tanah Telantar Sejak 2020

Read Time:2 Minute, 6 Second

Equityworld Futures SSC Jakarta – Informasi terbaru terkait Menteri ATR/BPN Sita 27.000 Hektare Tanah Telantar Sejak 2020 yang dirangkum dari berbagai sumber terpercaya dan telah disesuaikan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada pembaca.

Sebelumnya, prosesnya membutuhkan waktu 585 hari, sementara aturan terbaru lebih singkat menjadi hanya 100 hari..

Nusron menuturkan, perbedaan antara peraturan lama. Selain itu, baru yakni dari sisi proses penyitaan tanah telantar.

Pemerintah, kata Nusron, berhak menyita tanah tersebut jika tidak dimanfaatkan selama dua tahun, kemudian ditetapkan sebagai tanah telantar. Selain itu, diambil alih kembali oleh negara..

Tanah tersebut dapat berupa Hak Guna Usaha (HGU) maupun Hak Guna Bangunan (HGB).

Nusron mengatakan, kebijakan ini utamanya untuk mendesak pemilik tanah agar segera memanfaatkan tanahnya.

Waktu awal-awal mereka berlomba-lomba mencari tanah, tapi tidak dimanfaatkan,” tandas Nusron..

“Jumlahnya yang telantar sudah kita serahkan sekitar 27.000 hektare, ada di kabupaten, ada di luar Jawa, ada juga di Jawa.

Supaya menjadi perhatian bagi yang punya tanah.

Dari tahun 2020 sampai sekarang sudah banyak yang model begitu,” ungkap Nusron saat ditemui di kantor Kemenko Pangan, Selasa (10/2)..

Menteri Agraria. Selain itu, Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mencatat sudah ada 27.000 hektare tanah terlantar alias tidak dimanfaatkan yang disita negara sejak tahun 2020..

Aturan kebijakan itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2025, yang merupakan perubahan atas PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan. Selain itu, Tanah Telantar..

“Intinya, tanah harus dimanfaatkan. Selain itu, didayagunakan.

Misalnya, tanah yang berbentuk HGB harus ada bangunannya, HGU dapat digunakan untuk pertanian, demikian pula dengan Sertifikat Hak Milik (SHM)..

“Tanah itu diserahkan lagi kepada rakyat yang membutuhkan atau pemda yang membutuhkan.

Tanah yang disita tersebut, lanjut dia, akan digunakan negara untuk kepentingan rakyat, atau dapat juga dikelola oleh pemerintah daerah (pemda) yang membutuhkan lahan..

Kalau sampai waktu tertentu tidak dimanfaatkan. Selain itu, tidak didayagunakan, maka tanah tersebut berpotensi diambil alih oleh negara,” tegasnya..

Perkembangan terkait Menteri ATR/BPN Sita 27.000 Hektare Tanah Telantar Sejak 2020 akan terus dipantau mengingat dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan pasar secara keseluruhan.

Sumber artikel: Sumber Asli

Artikel ini dipublikasikan ulang untuk tujuan edukasi dan informasi pasar. Informasi yang disajikan tidak merupakan rekomendasi investasi.

Informasi Resmi PT Equityworld Futures:

Perhatian: Trading futures mengandung risiko kerugian. Sebelum memulai trading, pastikan Anda memahami risikonya. Performa masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.