EWF | Top 3: Aturan Baru PPH Final UMKM 0,5%, Ini Daftar Wajib Pajak yang Berhak Menerima
Berikut tiga artikel terpopuler di Kanal Bisnis Liputan6.com. Salah satunya mengenai aturan baru PPh Final UMKM.
EWF | Rekening 84 Wajib Pajak Diblokir DJP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memblokir rekening 84 Wajib Pajak (WP).
EWF | Industri Kuliner Wajib Bersertifikat Halal 18 Oktober 2026
Para pelaku usaha sektor kuliner dan industri makanan wajib kantongi sertifikasi halal mulai berlaku pada Oktober 2026.
EWF | 9 Rekomendasi Film Terbaik 2026 yang Wajib Ditonton
Pada tahun 2026, industri film diperkirakan akan dipenuhi banyak film besar dari studio seperti Marvel, DC, Disney, Pixar, dan juga film-film original dari sutradara terkenal.
EWF | UMKM Wajib Melek Literasi Keuangan dan Teknologi Digital
UMKM Indonesia berkontribusi 60% PDB, namun menghadapi tantangan literasi keuangan.
EWF | Ekspor Sawit-Tambang Wajib Lewat DSI, Danantara Tepis Kekhawatiran Pengusaha
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Danantara Indonesia memastikan kehadiran Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) tidak akan mengganggu mekanisme perdagangan global komoditas strategis seperti sawit dan batu bara. Danantara menilai sistem perdagangan internasional...
EWF | Devisa Hasil Ekspor Wajib Masuk Bank Himbara Mulai Bulan Depan
Menko Airlangga menyebut DHE SDA wajib masuk sistem keuangan domestik melalui bank Himbara dengan aturan baru.
EWF | Purbaya Peringkatkan DJP untuk tidak Resahkan Wajib Pajak
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan lagi menjalankan program tax amnesty atau pengampunan pajak di masa mendatang.
EWF | OJK Tegaskan Bank tak Wajib Salurkan Kredit ke Program Asta Cita
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan perbankan tidak diwajibkan mengguyur kredit ke program prioritas pemerintah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan revisi aturan Rencana Bisnis Bank...
EWF | Alasan Wajib Pajak Peserta PPS Mau Diperiksa Ulang
Wajib pajak Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang belum sepenuhnya mengungkap harta akan diperiksa ulang Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.