EWF | Netanyahu Tegaskan Tolak Kesepakatan Gaza Usulan Trump
Netanyahu menegaskan penolakannya terhadap kesepakatan perdamaian Gaza yang diusulkan sekutu dekatnya, Presiden AS Donald Trump.
PT. Equityworld Futures Pusat Sahid Sudirman Center Jakarta
PT. Equityworld Futures didukung dengan total karyawan lebih dari 5000 staf di seluruh Indonesia. PT Equityworld Futures telah memiliki 8 kantor cabang yang tersebar di Indonesia
Netanyahu menegaskan penolakannya terhadap kesepakatan perdamaian Gaza yang diusulkan sekutu dekatnya, Presiden AS Donald Trump.
REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Organisasi Maritim Internasional (IMO) menolak usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Iran untuk mengenakan biaya bagi kapal yang melalui Selat Hormuz karena biaya semacam itu...
DPR tengah membahas RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia. OJK dan Bank Indonesia ikut memberikan sejumlah usulan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menyampaikan tiga poin usulan kepada Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa untuk mempertimbangkan revisi pajak pencairan...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak permintaan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memperpanjang tenor penempatan dana dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) hingga setahun. Purbaya menjelaskan...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bakal mengkaji ulang kebijakan pajak penghasilan (PPh) atas pencairan jaminan hari tua (JHT). Evaluasi dilakukan untuk memastikan ketentuan yang...
Usulan produksi rokok murah untuk masyarakat menengah ke bawah menuai penolakan dari berbagai kalangan karena dinilai berpotensi memperparah tren downtrading dan mengganggu stabilitas penerimaan negara.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, pemerintah tengah mengkaji skema perpajakan atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT).
Kemenperin menilai pembatasan kadar tersebut berpotensi mengurangi nilai ekonomi industri hasil tembakau sampai Rp700 triliun.
Komisi XI DPR menyetujui usulan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait pagu indikatif Kementerian Keuangan 2027 sebesar Rp 49,80 triliun.