EWF | Menko Pangan Sebut Kemenhut Paling Cepat Jalankan Kebijakan Perdagangan Karbon
Menko Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi Kementerian Kehutanan sebagai sektor tercepat dalam menjalankan regulasi operasional perdagangan karbon nasional.
PT. Equityworld Futures Pusat Sahid Sudirman Center Jakarta
PT. Equityworld Futures didukung dengan total karyawan lebih dari 5000 staf di seluruh Indonesia. PT Equityworld Futures telah memiliki 8 kantor cabang yang tersebar di Indonesia
Menko Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi Kementerian Kehutanan sebagai sektor tercepat dalam menjalankan regulasi operasional perdagangan karbon nasional.
Lebanon memperkirakan kerugian akibat perang Israel mencapai $3-4 miliar. Diskusi rekonstruksi dan kembalinya pengungsi juga dibahas.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut mayoritas masyarakat tetap menerima kedatangan petugas Sensus Ekonomi 2026. Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas sejumlah unggahan di media sosial yang...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal memastikan komisi 8 persen untuk aplikasi layanan ojek daring (ojol) penumpang roda dua telah diberlakukan sejak 1 Juli 2026. Cucun...
AllianzGI menilai perekonomian global masih menunjukkan resiliensi di tengah tekanan geopolitik dan ekonomi global yang terjadi secara berturut-turut.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, mengatakan kekuatan BUMN tidak hanya diukur dari besarnya aset atau laba, tetapi juga dari kontribusinya terhadap...
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai defisit neraca dagang Mei 2026 sebesar 1,61 miliar dolar AS dipicu lonjakan impor migas akibat harga minyak dunia.
DPR diharapkan semakin aktif menjalankan peran pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, terutama yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Maruarar mengatakan backlog kepemilikan rumah secara nasional berkisar 9,4 juta unit berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025.
Prasetyo sebut koordinasi antarkementerian dan lembaga menjadi kunci dalam menyusun kebijakan ekonomi, di mana seluruh pihak harus bekerja sebagai satu tim.