EWF | Prasetyo Hadi Ditunjuk Pimpin Satgas Mitigasi PHK
Mensesneg Prasetyo Hadi ditunjuk sebagai Ketua Satgas Mitigasi PHK. Satgas akan memetakan persoalan industri untuk mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja.
EWF | Satgas PASTI OJK Tutup Universal Peak dan BAFI Group Indonesia
Satgas PASTI OJK menutup operasional atau menghentikan kegiatan usaha Universal Peak dan BAFI Group Indonesia dan memblokir akses aplikasi hingga URL terkait.
EWF | Satgas PASTI OJK Hentikan 27 Gadai Swasta Ilegal
Satgas Pasti menyatakan, aktivitas gadai swasta ilegal berpeluang menimbulkan kerugian masyarakat.
EWF | Tanpa Izin dan Berisiko Tinggi, Satgas Pasti Hentikan 27 Gadai Swasta Ilegal
SATUAN Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) menghentikan 27 entitas gadai swasta yang beroperasi tanpa izin.
EWF | The Fed Tak Akan Sama Lagi! Kevin Warsh Bentuk 5 Satgas Khusus
Bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Federal Reserve (The Fed) baru saja membuat gebrakan baru.
EWF | Satgas PASTI Hentikan Kegiatan Influencer Promosi Aset Keuangan Digital Ilegal
Satgas PASTI memberikan tujuh imbauan kepada key opinion leader (KOL) atau influencer terkait pedagang aset keuangan digital (PAKD).
EWF | Satgas Mitigasi PHK Segera Rapat, Dasco: Fokus Pemetaan Daerah Rawan
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut Satgas Mitigasi PHK akan menggelar rapat pekan depan guna memetakan daerah dan sektor industri rawan PHK.
EWF | Satgas PASTI Temukan 951 Pinjol Ilegal, Cek di Sini
Satgas PASTI menghentikan 951 pinjol ilegal pada kuartal I 2026 serta mengingatkan masyarakat terhadap berbagai modus penipuan keuangan.
EWF | Satgas PASTI Bongkar Dugaan Investasi Bodong Pakai Nama Perusahaan Asing
Satgas PASTI menghentikan Appeninc, VID, dan Sensenowai yang diduga menjalankan penipuan berkedok investasi dan penyalahgunaan nama perusahaan.
EWF | Satgas Pasti Setop Penipuan Cantvr dan Yudia, Modusnya Catut Nama hingga Investasi
Satgas Pasti minta masyarakat yang dirugikan karena aksi dugaan penipuan untuk segera melapor kepada aparat penegak hukum.