EWF | Urgensi Reformasi Regulasi Tindak Pidana Ekonomi
GELARAN seminar hukum internasional dalam rangka HUT ke-75 Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) pada 5 Mei 2026 tentu bukan hanya sebuah rangkaian seremoni belaka.
EWF | Urgensi Reformasi Regulasi Tindak Pidana Ekonomi
GELARAN seminar hukum internasional dalam rangka HUT ke-75 Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) pada 5 Mei 2026 tentu bukan hanya sebuah rangkaian seremoni belaka.
EWF | Indonesia Terlalu Banyak Regulasi, Bikin Biaya Ekonomi Mahal dan Hambat Investasi Masuk
Persoalan utama ekonomi nasional saat ini bukan hanya soal perlambatan investasi, tetapi juga lemahnya institusi dan birokrasi yang dinilai masih berbelit-belit.
EWF | Regulasi Baru Karbon Kehutanan Jadi Angin Segar bagi Industri Pulp dan Kertas
Karbon kini menjadi nilai tambah bagi industri pulp dan kertas Indonesia.
EWF | Insentif Daerah dan Relaksasi Regulasi Momentum Percepatan Swasta Investasi SPKLU
Dukungan pemda terhadap percepatan ekosistem kendaraan listrik, termasuk pembebasan pajak daerah dan relaksasi ganjil genap untuk kendaraan listrik jadi sinyal positif.
EWF | Insentif dan Relaksasi Regulasi Jadi Momentum Percepatan Investasi SPKLU oleh Swasta
Ketika pemerintah daerah memberikan insentif nyata kepada pengguna kendaraan listrik, efek dominonya langsung terasa kepada industri pendukung, khususnya sektor SPKLU.
EWF | Akademisi Dorong Regulasi Kekayaan Intelektual Lebih Adaptif
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Perkembangan ekonomi digital dan industri kesehatan mendorong kebutuhan pembaruan regulasi kekayaan intelektual di Indonesia. Isu pelindungan pencipta musik digital hingga tata kelola paten farmasi menjadi perhatian dalam...
EWF | Regulasi Baru Karbon Diluncurkan, Pemerintah Targetkan Penurunan Emisi dan Investasi Hijau
Ia menambahkan bahwa langkah cepat Indonesia mendapat perhatian dari komunitas global serta memperkuat posisi Indonesia di mata dunia.
EWF | Pemerintah Siapkan Regulasi Impor Minyak dari Rusia
Kementerian ESDM sedang menyiapkan mekanisme impor minyak dari Rusia, apakah melalui BUMN atau Badan Layanan Umum (BLU).
EWF | Regulasi Industri Pindar Dinilai Perlu Diperkuat
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perkembangan pinjaman daring (pindar) yang cepat memunculkan sorotan terhadap tata kelola industri. Kebutuhan regulasi yang lebih jelas dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara akses pembiayaan dan perlindungan...