EQUITYWORLD FUTURES JAKARTA | Penjelasan Emiten Haji Isam Soal Gadai Saham kepada Bank
PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN) memberikan penjeladan kepada bursa mengenai penandatanganan akta gadai saham oleh pengendali.
PT. Equityworld Futures Pusat Sahid Sudirman Center Jakarta
PT. Equityworld Futures didukung dengan total karyawan lebih dari 5000 staf di seluruh Indonesia. PT Equityworld Futures telah memiliki 8 kantor cabang yang tersebar di Indonesia
PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN) memberikan penjeladan kepada bursa mengenai penandatanganan akta gadai saham oleh pengendali.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Sosial (Kemensos) menyebut perubahan desil yang sempat terjadi secara signifikan pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Volume 3 telah dikoreksi melalui DTSEN Volume...
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, meluruskan pernyataan mengenai 1.800 ton emas di bawah bantal.
Isu kewarganegaraan selalu menjadi topik yang krusial, terutama di era globalisasi di mana mobilitas manusia antarnegara semakin tinggi.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjelaskan rencana pemungutan pajak kepada pemilik rumah kontrakan pada 2027.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan penjelasan terkait isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 178 buruh PT Namnam Fashion Industries di Kota Cimahi, Jawa Barat. Agus...
Sesuai arahan Menkeu Purbaya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan soal penundaan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh penyelenggara marketplace (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik/PMSE).
Laporan keuangan OJK disusun menggunakan basis akrual (accrual basis).
OJK berikan penjelasan mekanisme pengawasan dan status terkini dari rencana serta realisasi penerbitan instrumen surat utang Panda Bond oleh Pemerintah dan Patriot Bond oleh Danantara Investment Management (DIM).
Bakom dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan Babinsa (TNI AD) dan Bhabinkamtibmas (Polri) tidak memiliki kewenangan perpajakan.