EWF | AS Patok Tarif Baru, Pemerintah Jamin Atur Ketat Mencegah Kerja Paksa
Jubir Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menuturkan, Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif mencegah kerja paksa.
PT. Equityworld Futures Pusat Sahid Sudirman Center Jakarta
PT. Equityworld Futures didukung dengan total karyawan lebih dari 5000 staf di seluruh Indonesia. PT Equityworld Futures telah memiliki 8 kantor cabang yang tersebar di Indonesia
Jubir Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menuturkan, Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif mencegah kerja paksa.
Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja meluncurkan Program Magang Nasional untuk menekan pengangguran dan jembatani lulusan dengan industri.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah didorong memberikan kepastian regulasi serta jaminan insentif fiskal dan nonfiskal guna mempercepat pengembangan industri antara (intermediate industry) berbasis mineral di Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua kepada 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di...
Gubernur BI menegaskan kecukupan likuiditas perbankan tetap terjaga kuat ditopang oleh ekspansi operasi keuangan pemerintah serta penyaluran kredit.
Komisi IV DPR mendorong adanya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antar-kementerian agar regulasi kesehatan tetap berjalan selaras dengan kepastian ekonomi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan kembali memberikan insentif untuk pembelian motor listrik.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mempercepat pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) untuk memanfaatkan perpindahan arus modal global di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Kawasan jasa keuangan berstandar internasional itu diharapkan menjadi...
Rindekraf diharapkan menjadi pedoman pembangunan ekonomi kreatif jangka menengah dan panjang untuk mewujudkan ekonomi kreatif sebagai The New Engine of Growth.
Hingga akhir Juni 2026, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.298,6 triliun atau 41,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp 3.149,7 triliun.