EWF | OJK Buka Suara soal Usul Himbara Perpanjang Tenor Dana Pemerintah
OJK menilai usulan perpanjangan tenor dana SAL layak didiskusikan. Namun, keputusan tetap melibatkan Kemenkeu dan KSSK.
EWF | Inaplas Minta Pemerintah Terapkan Anti-Dumping
Pelaku industri menilai China banting harga untuk bahan baku plastik dan volume kenaikan impor PE hingga PET meningkat.
EWF | Pemerintah Kantongi Rp 32 Triliun dari Lelang Surat Utang
Kementerian Keuangan menawarkan sembilan seri surat utang. Minat investor meningkat.
EWF | APBN 2025, Golkar Minta Pemerintah Optimalkan Saldo Anggaran Lebih
Di balik apresiasi capaian pertumbuhan ekonomi, Fraksi Golkar menyoroti perlunya penguatan basis penerimaan negara dan pengelolaan Saldo Anggaran Lebih.
EWF | Ekonomi Haji Berpotensi Rp 80 Triliun, Pemerintah Perkuat Rantai Pasok dan Investasi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (Ditjen PE2HU) memperkuat pengembangan ekosistem ekonomi haji, guna mengoptimalkan potensi ekonomi haji dan...
EWF | Pemerintah Pertahankan Tarif Listrik Triwulan III 2026 Jaga Daya Beli
Pemerintah memutuskan tidak menaikkan tarif listrik bagi 13 golongan nonsubsidi dan 24 golongan subsidi pada triwulan III 2026 demi stabilitas ekonomi.
EWF | 6 KEK Baru Masih Tunggu Restu Pemerintah, Potensi Investasi Rp 846 Triliun
Pemerintah tengah menyiapkan enam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru. Tingginya minat investor membuat antrean pembentukan KEK terus bertambah.
EWF | Pemerintah Targetkan 40 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Beroperasi Tahun Ini
Pemerintah mempercepat pembentukan 40 ribu Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat ekonomi perdesaan dan ketahanan pangan nasional tahun ini.
EWF | Pemerintah Perkuat Perdagangan Karbon Kehutanan demi Tingkatkan Kepercayaan Pasar
Pemerintah memperkuat tata kelola perdagangan karbon sektor kehutanan melalui penyerahan Persetujuan Menteri Kehutanan dan peresmian Sentra Karbon Kehutanan Indonesia.
EWF | Tunggu Penerbitan PP, Pemerintah Godok Aturan Enam KEK Baru
Pengoperasian enam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru saat ini masih menunggu proses penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan hukum final.