EWF | Larangan TikTok di Pegawai Pemerintah AS tak Berlaku
Departemen kehakiman Amerika Serikat menegaskan larangan Tiktok di lembaga pemerintah tak berlaku
EWF | Pegawai Non-ASN Tak Dapat Formasi CPNS Bakal Jadi PPPK Paruh Waktu
Menteri PANRB Rini Widyantini memastikan seluruh pegawai non-ASN yang tidak mendapat formasi dalam seleksi CPNS/PPPK akan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.
EWF | Purbaya Awasi Pegawai DSI: Kalau Tiba-Tiba Kaya, Kita Pecat!
Menteri Keuangan Purbaya mengeklaim pengawasan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dilakukan dengan ketat
EWF | Purbaya Pelototi BUMN Ekspor: Kalau Pegawai Tiba-tiba Kaya, Kita Pecat
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan mengawasi seluruh operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia terkait ekspor.
EWF | Rombak 180 BUMN, Dony Oskaria Pastikan Hak Pegawai
Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria memastikan hak pekerja tetap aman di tengah proses konsolidasi dan efisiensi 180 perusahaan pelat merah.
EWF | Purbaya Cerita Pegawai Bea Cukai, Prabowo Ketawa dan Bilang Sudah Takut Ya
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan perbaikan pegawai Ditjen Bea Cukai ke Presiden Prabowo. Prabowo langsung tertawa dan sudah mulai pada takut ya
EWF | Harga Emas di Batam Turun Tipis, Pegawai Toko Sebut Ikuti Harga Global
Koreksi harga berkisar Rp10.000–Rp20.000 per gram, mengikuti pelemahan harga emas dunia yang tertekan penguatan dolar Amerika Serikat.
EWF | Aturan Baru Gaji Pegawai Kopdes 2026: Disubsidi APBN, Cek Syaratnya di Sini
Kemenkeu resmi umumkan gaji pegawai Kopdes ditopang APBN selama 2 tahun pertama. Simak skema, syarat, dan tujuan kebijakan ekonomi desa 2026 ini.
EWF | Gaji Pegawai Kopdes Merah Putih Ikuti Skema BUMN
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah memastikan peserta yang lolos rekrutmen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) akan berstatus pegawai BUMN. Namun hingga kini, besaran gaji yang...
EWF | Menkeu Purbaya Ultimatum Pegawai Nakal: Siap-Siap Angkat Koper
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan, tindakan tegas dapat tersebar di seluruh level Kementerian Keuangan supaya menjadi alarm.