EWF | BI dan Pemerintah Dituntut Sinkronisasi Kebijakan demi Jaga Rupiah
upaya Stabilisasi rupiah disebut belum cukup jika tidak dibarengi sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter.
EWF | Airlangga: Kebijakan WFH Tekan Konsumsi BBM hingga 9 Persen
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan alasan pemerintah memperpanjang kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) karena dinilai mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak...
EWF | Kebijakan WFH Tekan Konsumsi Bahan Bakar Minyak hingga 9 Persen
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan pemerintah melanjutkan WFH kepada PNS.
EWF | BI Ungkap Pembatasan Beli Valas Bukan Kebijakan Dadakan
BI tegaskan pembatasan beli dolar AS tanpa dokumen pendukung sebesar USD 25.000 pada Juni 2026 adalah bagian dari strategi stabilisasi valas sejak 2005.
EWF | Kebijakan DHE SDA tak Berlaku Bagi Amerika Serikat, Ini Kata Airlangga
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan baru devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) akan memberikan pengecualian bagi sejumlah negara mitra, salah satunya...
EWF | Rupiah Melemah, Investor Antisipasi Kebijakan Baru
Nilai tukar rupiah melemah pada Jumat pagi ke Rp17.677 per dolar AS seiring investor mencermati kebijakan domestik dan dolar AS.
EWF | Mengukur Efek Kebijakan DHE SDA ke Ekonomi dan Rupiah
Pemerintah akan memberlakukan aturan baru mengenai Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) mulai 1 Juni 2026.
EWF | Pemerintah Siapkan Kebijakan WFH Dua Bulan ke Depan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan ekonomi lanjutan, salah satunya penerapan work from home (WFH) untuk dua bulan ke depan. Menurut…
EWF | Hari Reformasi Nasional: Ini Kebijakan Ekonomi Gus Dur – Prabowo
Setelah Orde Baru tumbang pada Mei 1998, lima presiden sudah dilahirkan Indonesia
EWF | Qodari: Kebijakan Ekspor Komoditas Jalankan Pasal 33 UUD 1945
Pemerintah memperkuat pengawasan ekspor sawit, batu bara, dan ferroalloy demi memastikan kekayaan alam digunakan untuk rakyat.