EWF | Ramai Pajak JHT, Purbaya & Said Iqbal Mau Makan Siang Bareng Hari Ini
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan makan siang bersama Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal hari ini.
PT. Equityworld Futures Pusat Sahid Sudirman Center Jakarta
PT. Equityworld Futures didukung dengan total karyawan lebih dari 5000 staf di seluruh Indonesia. PT Equityworld Futures telah memiliki 8 kantor cabang yang tersebar di Indonesia
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan makan siang bersama Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal hari ini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi akan menggelar pertemuan formal dengan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, pada Rabu (8/7/2026).
Penasihat Khusus Presiden Said Iqbal meminta implementasi penurunan harga gas industri merata di seluruh Indonesia demi menekan risiko PHK massal.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan pemerintah terus melakukan berbagai langkah mitigasi agar pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak semakin meluas di...
Said Iqbal mengusulkan agar Purbaya menghapus pajak JHT agar pekerja tidak terkena pajak berganda lantaran gaji setiap bulan sudah dipotong PPh.
Kedua perusahaan tersebut merupakan merupakan bagian dari Grup Yazaki, yakni perusahaan multinasional asal Jepang yang memproduksi suku cadang otomotif.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengungkapkan, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) masih membayangi sejumlah sektor industri di Indonesia.
Penasihat Khusus Presiden Said Iqbal memastikan tidak ada PHK massal di PT Fengtay Bandung. Perusahaan menerapkan sistem suspend bergilir untuk jaga stabilitas.
Ia menilai masih banyak pekerja yang tetap berada dalam kondisi ekonomi rentan meski memiliki pekerjaan dan memenuhi kewajiban membayar pajak kepada negara.
KSPI bersama Partai Buruh menolak keras pengadaan 105.000 unit mobil pikap, yang dinilai berpotensi mengancam kelangsungan kerja puluhan ribu buruh di industri otomotif nasional.