EWF | Buruh Pastikan Tidak Ada Aksi Skala Besar Selama Agustus-September 2026
KSPI dan Partai Buruh memastikan tidak akan menggelar aksi demo skala besar sepanjang Agustus-September 2026.
EWF | KDM Sarankan Buruh PHK Cimahi Pindah ke Daerah yang Buka Banyak Lowongan
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM menanggapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 178 buruh PT Namnam Fashion Industries di Kota Cimahi dengan mengimbau para pekerja...
EWF | Said Iqbal Pastikan Tak Ada Demo Besar Buruh di Agustus-September
Said Iqbal, Presiden KSPI, memastikan tidak ada aksi buruh besar di Agustus-September 2026. Meski demikian, ada empat tuntutan yang tetap diperjuangkan.
EWF | Rencana 1.500 Buruh Gelar Demo di Kantor Purbaya Akhirnya Batal
Rencana aksi unjuk rasa sekitar 1.500 buruh di depan Kementerian Keuangan yang semula dijadwalkan berlangsung besok dipastikan batal.
EWF | Buruh Batal Geruduk Kantor Purbaya untuk Demo Tuntut JHT Bebas Pajak
Ribuan buruh batal menggelar demo menuntut pembebasan pajak pencairan JHT di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Kamis (9/7) besok.
EWF | 1.500 Buruh Bakal Geruduk Kemenkeu Desak Penghapusan Pajak JHT, Ini 4 Tuntutan Utama
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal menyebut bahwa ribuan elemen kelompok pekerja bakal demonstrasi di depan Kantor Kementerian Keuangan pada Kamis, 9 Juli 2026.
EWF | Ribuan Buruh Bakal Geruduk Kantor Purbaya, Minta JHT-THR Bebas Pajak
Sekitar 1.000-1.500 buruh bakal melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Keuangan pada Kamis (9/7).
EWF | Minta Hapus Pajak JHT, 1.500 Buruh Bakal Geruduk Kantor Purbaya
Sejumlah serikat buruh akan menggelar aksi di Kantor Kementerian Keuangan pada 9 Juli 2026 dengan sejumlah tuntutan.
EWF | Buruh Bakal Geruduk Kantor Tiktok-Tokopedia Besok
Said Iqbal menjelaskan tujuan mendatangi kantor GoTo untuk memastikan hak-hak karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk gaji dan pesangon.
EWF | Buruh Minta Pajak JHT Dihapus, Bos DJP: Sedang Dikaji
Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, jadi sedang dikaji, ujar Bimo.