EWF | Aturan Free Float 15% Berlaku, Ini 293 Saham Belum Memenuhi Syarat
Bursa Efek Indonesia menetapkan batas free float 15% untuk emiten guna meningkatkan likuiditas. Kebijakan baru ini berlaku efektif mulai 31 Maret 2026.
EWF | ASEAN Minta Aturan Laut China Selatan Dikebut, Ini Alasannya
ASEAN mendorong percepatan penyusunan Code of Conduct di Laut China Selatan untuk stabilitas ekonomi dan keamanan. COC penting untuk mencegah konflik.
EWF | Perjanjian Dagang dengan AS Dituding Langgar Aturan, Mendag Pasang Badan
Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kesepakatan dagang ART dengan AS tidak melanggar undang-undang.
EWF | Aturan Baru! Barang Tak Diurus di Kawasan Pabean Bisa Jadi Milik Negara
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menerapkan aturan baru terkait mekanisme pengelolaan barang di kawasan pabean.
EWF | OJK Targetkan Aturan Free Float 15 Persen Berlaku Akhir Maret 2026
Kebijakan tersebut tercantum dalam revisi Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas yang diusulkan Bursa Efek Indonesia (BEI).
EWF | Purbaya Ungkap Aturan WFH Sudah Final, Menko Airlangga Bakal Umumkan
Purbaya mengatakan pengumuman resmi akan diumumkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
EWF | Ikuti Aturan Pemerintah, Roblox Siapkan Pembatasan Akses untuk Pengguna Anak
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Platform video gim Roblox akan memperkenalkan pengaturan konten dan komunikasi bagi pemain berusia di bawah 16 tahun di Indonesia guna mematuhi kebijakan pembatasan media sosial untuk anak....
EWF | Prabowo Tegaskan Investasi AS Harus Ikut Aturan, Hilirisasi Syarat Mutlak
Presiden Prabowo memastikan investasi asing, termasuk dari AS, tetap terbuka tetapi harus tunduk pada aturan nasional, harga pasar, dan mendukung hilirisasi.
EWF | Sengaja Merusak Uang Rupiah Bisa Kena Pidana? Ini Aturan Lengkapnya
Viral aksi seorang perempuan merobek uang rupiah viral di media sosial X.
EWF | Aturan Nikotin dan Tar Digodok, Kemenko PMK Janji Akomodasi Nasib Petani hingga Kesehatan
Kemenko PMK serap aspirasi lintas sektor susun batas tar & nikotin. Kebijakan ini pertimbangkan dampak ekonomi petani, industri, hingga aspek kesehatan.