EWF | Aturan Baru OJK Soal Pindar: Wajib Lapor Data Transaksi dan Lindungi Ketat Konsumen
OJK menyebut pengaturan pindar ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas data transaksi pendanaan, memperkuat disiplin industri, serta mendukung pengawasan.
EWF | Top 3: Aturan Pajak Marketplace 0,5% Berlaku per Transaksi
Berikut tiga artikel terpopuler di Kanal Bisnis Liputan6.com yang dirangkum pada Sabtu, (1/8/2026).
EWF | Aturan Pajak Marketplace 0,5%, Berlaku per Transaksi Bukan Saat Uang Masuk Rekening
Pemerintah memastikan pedagang dapat melihat rincian pajak marketplace 0,5% yang telah dipungut.
EWF | Aturan dan Insentif Dinilai Jadi Tantangan Industri Mineral Lanjutan
Kepastian aturan serta insentif pajak dinilai penting agar hasil tambang dalam negeri bisa diolah menjadi produk bernilai tinggi sesuai kebutuhan.
EWF | Aturan ASN WFA Sehari dalam Sepekan Masih Lanjut!
Pemerintah memastikan skema Work From Anywhere (WFA) atau bekerja dari mana bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap dilanjutkan.
EWF | Apindo Desak Moratorium Aturan Turunan Rokok, Dinilai Ancam PHK Massal
Apindo menuntut moratorium PP No. 28/2024 tentang Kesehatan, yang dianggap merugikan industri tembakau dan berpotensi menambah PHK.
EWF | Airlangga Sebut 4 Negara Ini Dikecualikan dari Aturan Devisa Hasil Ekspor SDA
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan terdapat empat negara yang memperoleh pengecualian dalam ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Keempat negara tersebut...
EWF | China dan AS Dapat Keistimewaan di Aturan Devisa Ekspor SDA RI
Menkeu Purbaya membocorkan China dan AS masuk ke dalam daftar negara yang mendapat pengecualian kebijakan penempatan Devisa Hasil Ekspor SDA.
EWF | Negara yang Dikecualikan dari Aturan DHE akan Bertambah
Menkeu Purbaya optimistis implementasi aturan baru Devisa Hasil Ekspor atau DHE yang sudah berjalan ini akan memperkuat nilai tukar rupiah.
EWF | Mengintip Aturan Polisi-TNI Ikut Awasi Wajib Pajak
Aturan soal aparat TNI dan Polri ikut mengawasi wajib pajak dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pada 15 Juli 2026.