EWF | Aturan Nikotin dan Tar Digodok, Kemenko PMK Janji Akomodasi Nasib Petani hingga Kesehatan
Kemenko PMK serap aspirasi lintas sektor susun batas tar & nikotin. Kebijakan ini pertimbangkan dampak ekonomi petani, industri, hingga aspek kesehatan.
PT. Equityworld Futures Pusat Sahid Sudirman Center Jakarta
PT. Equityworld Futures didukung dengan total karyawan lebih dari 5000 staf di seluruh Indonesia. PT Equityworld Futures telah memiliki 8 kantor cabang yang tersebar di Indonesia
Kemenko PMK serap aspirasi lintas sektor susun batas tar & nikotin. Kebijakan ini pertimbangkan dampak ekonomi petani, industri, hingga aspek kesehatan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Permata Tbk menyatakan masih menunggu kejelasan aturan terkait rencana peningkatan batas minimal saham beredar di publik (free float) dari 7,5 persen menjadi 15 persen....
OJK menyatakan penerbitan POJK Nomor 41 Tahun 2025 sebagai respons terhadap semakin terintegritasnya aktivitas ekonomi dan keuangan global.
OJK menerbitkan POJK Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur penggunaan tenaga kerja asing di bank dan mewajibkan program alih pengetahuan bagi tenaga kerja Indonesia.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan sebanyak 75 persen dari total 956 emiten di pasar modal Indonesia dapat memenuhi ketentuan minimum free float saham sebesar 15 persen...
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Menko Airlangga) mengatakan, saat ini menyusun Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang baru.
IHT merupakan industri kompleks yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja, hingga sektor UMKM.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Mandiri Sekuritas menyatakan perusahaan-perusahaan dalam pipeline atau antrean penawaran umum perdana saham (IPO) telah menyesuaikan rencana pelepasan saham ke publik sesuai ketentuan minimum free float sebesar…
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa aturan baru terkait penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di Himbara telah rampung.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menilai keputusan tersebut tak terlalu berdampak bagi iklim investasi di dalam negeri.