EWF | Menko Airlangga Kawal Aksesi OECD dan Percepat Ratifikasi I-EU CEPA
Menko Airlangga Hartarto memimpin delegasi Indonesia ke Paris dan Brussels untuk aksesi OECD dan ratifikasi I-EU CEPA, memperkuat kerja sama ekonomi.
EWF | Airlangga Sebut 3 Komoditas Wajib Ekspor Via PT DSI Mulai Besok
Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto menyebut tiga komoditas sumber daya alam yang wajib ekspor melalui PT DSI.
EWF | Menko Airlangga Tak Ikut Dampingi Prabowo ke Prancis
Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso memastikan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berada di Jakarta.
EWF | Airlangga: Kebijakan WFH Tekan Konsumsi BBM hingga 9 Persen
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan alasan pemerintah memperpanjang kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) karena dinilai mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak...
EWF | Airlangga Harap PT DSI Bisa Atasi Selisih Data Perdagangan
Airlangga mengatakan kebijakan ekspor melalui DSI akan dievaluasi selama tiga bulan ke depan dan berlaku penuh pada 1 Januari 2027.
EWF | Menko Airlangga Sebut Depresiasi Rupiah Tak Seburuk 2 Dekade Lalu
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tingkat depresiasi rupiah masih jauh lebih baik dari beberapa dekade lalu.
EWF | Airlangga Ungkap Perbedaan Kurs Rupiah dengan 20 Tahun Lalu
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan per hari ini inflasi berada di 2,4 persen dan rupiah terdepresiasi 5 persen.
EWF | Rupiah Pernah Melemah 40% pada 2004-2014, Airlangga: Hari Ini 5%
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membandingkan kondisi pelemahan Rupiah selama dua dekade terakhir, begini datanya.
EWF | Rupiah Rp17.600 per Dolar AS, Airlangga Beberkan Alasan Tak Sama dengan Memori Kelam Krisis 1998
Menko Airlangga Hartarto meminta masyarakat dan pelaku pasar untuk melihat pergerakan nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS secara utuh berdasarkan konteks historis.
EWF | Purbaya dan Airlangga Kompak Tanam Pengawas di BUMN Ekspor
Pemerintah akan menempatkan perwakilan dari Kementerian Keuangan dan sejumlah kementerian/lembaga lain untuk mengawasi PT DSI.