EWF | Purbaya: Hampir Pasti RI Lepas dari Kutukan Pertumbuhan Ekonomi 5%
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimis Indonesia akan terlepas dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%. Ia yakin pertumbuhan akan lebih cepat ke depan.
EWF | Deretan Negara Ini Rutin Investasi di Indonesia hingga Kuartal I 2026
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkapkan, sejumlah negara teratas yang menjadi asal investasi di Indonesia pada kuartal I 2026
EWF | Investor Asing Antre Masuk RI, Rosan Incar Investasi Rp13 Ribu T
Rosan menyebut minat investor asing masuk Indonesia tinggi meski ada konflik Timur Tengah. Pemerintah membidik investasi Rp13 ribu triliun hingga 2029.
EWF | Negara Jamin Hak dan Masa Depan Keluarga Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Negara memastikan hak keluarga tiga prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon terpenuhi. Total santunan dan manfaat yang disalurkan melalui PT Asabri (Persero) mencapai Rp1,41...
EWF | Harga Perak Antam Hari Ini 22 April 2026 Terpangkas Rp 1.500
Berikut pergerakan harga perak PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Rabu, (22/4/2026).
EWF | Tiru Iran, Purbaya Kepikiran Pajaki Kapal di Selat Malaka
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertimbangkan pemungutan pajak di Selat Malaka, terinspirasi oleh Iran.
EWF | Investor Retail Dituntut Lebih Adaptif dengan Perkembangan AI
Di saat dunia sudah berpindah ke teknologi kecerdasan buatan (AI) real-time trading, sebagian broker ritel di Indonesia masih bertahan dengan sistem trading saham lama.
EWF | Pasokan Bahan Baku Plastik Indonesia Terhambat Perang AS-Iran, Pengusaha Terhimpit
Asosiasi Industri Olefin menyatakan, mencari sumber bahan baku lain seperti Afrika meningkatkan biaya distribusi dan waktu pengiriman.
EWF | ASABRI Perkuat Investasi Sosial Melalui Program Berkelanjutan
PT ASABRI (Persero) mempertegas komitmennya dalam menjaga amanah peserta melalui implementasi program TJSL berkelanjutan.
EWF | BPJPH Sinergi Data Bersama BPS, Dukung Sensus Ekonomi 2026
Pengelolaan data yang terintegrasi dinilai BPJPH menjadi kunci merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, termasuk dalam implementasi kewajiban sertifikasi halal.